MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara Patih Herman AB, mendukung dan mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengadakan rakor dan bimbingan teknis bagi PPK dan PPS setempat menjelang pemungutan suara ulang (PSU) pilkada tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kami menyambut positif pernyataan Ketua KPU Siska dan menilai empat poin tersebut sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Barito Utara,” kata Patih Herman di Muara Teweh, Jumat, 4 Juli 2025.
DPRD Barito Utara sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU.
Pemahaman yang mendalam terhadap regulasi dan prosedur, serta menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu adalah hal yang tak bisa ditawar lagi.
Sinergi yang kuat antara KPU, Bawaslu, Pemkab, dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan PSU.
“Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan, akan sangat berpengaruh dalam kesuksesan PSU. Kami mendukung penuh agar partisipasi masyarakat dalam PSU nanti semakin meningkat,”sambung dia.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama yang terlibat dalam proses penyelenggaraan PSU, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU.
“Berbekal komitmen kuat untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan transparansi, saya yakin PSU Barito Utara akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sah dan diterima oleh seluruh masyarakat,”sebut legislator terpilih di dapil I ini.
Kegiatan rakor dan bimtek ini bertujuan untuk mematangkan persiapan pelaksanaan PSU, sehingga diharapkan dapat berlangsung dengan aman, damai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tindak lanjut putusan MK 2024 ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari instansi terkait lain.
Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari menegaskan ada empat poin penting yang harus menjadi perhatian bagi PPK dan PPS dalam melaksanakan PSU
“Pentingnya pemahaman regulasi, netralitas, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat,” tambah dia.(Hersan)
