MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Anggota Dewan Barito Utara/PDI-P Taufik Nugraha, meminta Pemkab Barito Utara mempercepat penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
Ia mengemukakan hal ini menyusul ada sejumlah proyek strategis daerah terkendala administrasi akibat ketidaksesuaian status lahan.
Ia mengungkapkan itu saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Muara Teweh, Kamis, 6 Maret 2026.
Politikus PDI-P ini mengungkapkan, kawasan hutan produksi yang masih tercantum dalam regulasi tata ruang menjadi ganjalan bagi realisasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
Ia menilai, bila revisi tak segera dituntaskan, program pembangunan yang telah direncanakan berisiko terus tertunda.
“Kita ingin regulasi ini segera rampung. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena urusan administrasi kawasan. Pemkab harus bergerak cepat menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan,”ujar ketua Komisi II ini.
Tak hanya soal tata ruang, ia melihat penting peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia mengingatkan agar pemkab memastikan layanan sekolah dasar dan menengah terbebas dari biaya tambahan yang tidak resmi.
“Pendidikan hak dasar. Jangan sampai ada masyarakat yang keberatan secara ekonomi justru terbebani pungutan di sekolah. Pengawasan terhadap hal ini perlu diperketat,”sambung dia.
Di bidang kesehatan, ia meminta disparitas layanan antara perkotaan dan pedesaan. Ia mengusulkan pemerintah melakukan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama perawat, serta menambah fasilitas pendukung di desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.
“Jangan sampai warga di pelosok kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena tidak ada tenaga medis atau puskesmas yang jauh. Ini tanggung jawab kita bersama,”tandas dia.(Hersan)
