MUARA TEWEH, Tegak Lurus. net – Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Barito Utara, mengapresiasi kinerja Bupati Barito Utara, Shalahuddin, atas penyampaian pidato pengantar Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, karena terstruktur, santun, dan penuh kesungguhan.
Ketua F-AR Hasrat, menyampaikan hal tersebut saat rapat paripurna DPRD di Muara Teweh, Jumat, 21 November 2025.
“Kami menilai Bapak Bupati telah menunjukkan keteduhan kepemimpinan, keluasan pandangan, dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan amanah pembangunan daerah,” kata pria yang juga ketua DPC PAN Barito Utara ini.
Ia melanjutkan, F-AR memandang pidato bupati bukan sekadar paparan angka-angka, melainkan sebuah gagasan besar tentang arah pembangunan Barito Utara yang memancarkan optimisme dan ketulusan, karena menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan.
Kendati demikian, F-AR juga memberikan masukan terhadap pendapatan daerah yang disampaikan bupati, sembari menekankan bahwa optimisme tersebut perlu ditopang strategi yang lebih terukur dan mendalam.
“Kami percaya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikuatkan secara progresif melalui inovasi kebijakan yang lebih kreatif dan modern, seperti digitalisasi perpajakan, penataan ulang basis retribusi, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, hingga revitalisasi kinerja BUMD,” papar dia.
Di samping itu, pada aspek belanja daerah, F-AR sangat menghargai prioritas pembangunan yang mencakup infrastruktur, layanan dasar, pembangunan manusia, dan stabilitas lingkungan hidup. Namun, F-AR meminta agar alokasi belanja modal tetap mendapatkan porsi yang memadai.
“Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan harus dapat terlaksana lebih merata hingga ke desa-desa,” sambung dia.
Dibagian lain, berkaitan dengan pembiayaan daerah yang diproyeksikan nol rupiah, Fraksi Aspirasi Rakyat meminta penjelasan lebih rinci kepada pemkab.
“Berbekal semangat transparansi, kami memohon penjelasan mengenai proyeksi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun berjalan, pertimbangan atas tidak adanya penyertaan modal daerah, serta posisi kewajiban fiskal jangka panjang,” kata politikus PAN ini.
Ia memastikan, hal ini bukan sebagai kritik, melainkan bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan kesehatan fiskal daerah yang stabil dan berkelanjutan.
F-AR menegaskan, keberhasilan APBD 2026 ditentukan oleh sejauh mana kebijakan menyentuh kelompok masyarakat paling membutuhkan, seperti masyarakat pedesaan, pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, dan kelompok rentan.
“Kami berharap kebijakan pada 2026 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih inovatif, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat,” kata dia lagi.
F-AR menghargai komitmen bupati terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga mengharapkan pengelolaan tambang, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya dilakukan secara bijak, tak hanya untuk manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.(Hersan)
