TEGAKLURUS.net, Muara Teweh – Pj Bupati Barito Utara lewat Plt Sekda, Jufriansyah, menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, soal Raperda APBD 2024, Selasa 21 November 2023.
Plt Sekda Jufriansyah menyampaikan setelah menyimak pemandangan umum Fraksi-Fraksi pendukung DPRD, prinsipnya semua Fraksi menerima Raperda APBD tahun 2024 yang diajukan oleh Pemkab Barito Utara.
“Meskipun ada Fraksi menerima dengan beberapa catatan, masukan dan saran sebagai materi persidangan untuk dibahas bersama dalam rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Barito Utara,”kata Jufriansyah.
Plt Sekda menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengenai perangkat daerah mana yang menangani permasalahan kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan gizi masyarakat. Serta program apa saja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jufriansyah menjelaskan perangkat daerah yang menangani masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penanganan melalui program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial.
Sedangkan pengangguran berada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program penempatan tenaga kerja.
Sedangkan masalah kesehatan dan gizi masyarakat ditangani Dinas Kesehatan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
Mengenai belanja subsidi l, menurut Plt Sekda, digunakan subsidi pembayaran bunga pinjaman kepada usaha mikro kecil, dan usaha mikro kecil bagaimana yang mendapat subsidi.
Belanja subsidi tersebut merupakan anggaran belanja wajib perlindungan sosial pada Dinas Perhubungan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi yaitu pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
Tanggapan atas ertanyaan mengenai upaya pemerintah daerah untuk mengatasi perubahan iklim, Pemkab Barito Utara telah mendaftarkan Desa Pendreh dan Kelurahan Melayu sebagai lokasi untuk program kampung atau iklim tingkat nasional, serta telah menyusun buku pedoman atau panduan program kampung iklim.(dor)
