MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Muara Teweh, membahas berbagai keluhan dan masukan terkait peningkatan pelayanan kesehatan di RS tersebut, Senin, 11 Agustus 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Gazali, Direktur RSUD Muara Teweh dr. Tiur Maida, jajaran rumah sakit, serta para anggota DPRD Barito Utara.
“Kami mohon penjelasan dari Direktur RSUD terkait keluhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Gazali Montallatua.
Ia menyampaikan harapannya agar pelayanan RSUD Muara Teweh dapat terus ditingkatkan bagi kepentingan masyarakat.
Direktur RSUD Muara Teweh Tiur Maida, menjelaskan, pihaknya siap menerima setiap masukan dari hasil RDP.
“Kami siap mendengarkan apa saja yang menjadi saran dan masukan demi perbaikan pelayanan RSUD Muara Teweh agar bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat daerah kita,” ucap dia.
Dalam rapat, sejumlah anggota DPRD menyampaikan keluhan warga. Patih Herman AB menyoroti ketersediaan obat-obatan bagi peserta BPJS, terutama yang tidak ditanggung BPJS agar pihak rumah sakit memberikan informasi jelas kepada pasien.
Ia menyinggung masalah parkir, di mana keluarga pasien yang keluar untuk menebus obat dan masuk kembali masih dikenakan tarif parkir.
Selain itu, ia menyoroti ruang bersalin yang tidak memiliki toilet khusus pasien, serta memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD yang selalu merespon keluhan masyarakat dengan cepat.
Anggota DPRD, Taufik Nugraha, mengkritisi iklim kerja di RSUD yang menurutnya kurang nyaman, sehingga membuat sejumlah dokter spesialis memilih meninggalkan tugas.
“Kalau saya dengar, dokter di RSUD banyak yang kurang, ini harus dicari penyebabnya,” pesan dia.
Adapun Tajeri menyoroti adanya laporan keliru diagnosis penyakit, serta harapannya agar fasilitas rumah sakit dilengkapi, termasuk pemeriksaan MCU yang menjadi salah satu syarat administrasi bagi tenaga pendidik atau Dosen.
Ia mengusulkan agar biaya parkir dihapuskan di RSUD Muara Teweh. “Pendapatan lain di luar parkir kita masih ada,” sebut dia.
Rapat tersebut menjadi wadah bagi DPRD dan RSUD untuk mencari solusi bersama demi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara.
Dalam rapat tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama penambahan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP) serta operasional RSUD lainnya akan dibicarakan DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah.
Kedua, DPRD Barito Utara dan Pemkab Barito Utara menjadwalkan kunjungan ke RSUD Muara Teweh dalam waktu dekat.(Hersan)
