TegakLurus.net, Muara Teweh –
DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas kesehatan, managemen RSUD Muara Teweh, serta dengan berbagai organisasi profesi kesehatan, Selasa (13/06/2023).
Dalam rapat dokter spesialis meminta bantuan kepada wakil rakyat di DPRD Barito Utara, agar bisa diperjuangkan usulan kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan.
Acuan para dokter ini, adalah yang berlaku di kabupaten tetangga terdekat. Pasalnya, saat ini dokter spesialis hanya mendapatkan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Rp30 juta. Sementara dokter umum/gigi hanya Rp5 juta.
Sedangkan TPP untuk dokter umum yang bertugas di kota maupun di kecamatan atau pedesaan, malah sama rata Rp5 juta.
Untuk dokter spesialis TPP diusulkan sebesar Rp40 juta sampai Rp45 juta. Sedang untuk dokter umum/gigi kisaran Rp7.5 juta sampai Rp10 juta.
Dokter Spesialis bedah, Amsir mengungkapkan, kekurangan dokter baik spesialis dan juga dokter umum di Barito Utara akan teratasi dengan sendirinya jika Pemerintah daerah memenuhi usulan kenaikan TPP yang sudah sejak lama diusulkan.
Sebab kata dokter yang bertugas di RSUD Muara Teweh ini, para dokter memiliki solidaritas tinggi. Komunikasi antar kami erat meski berada di manapun.
“Jadi jika fasilitas dan juga kesejahteraan kita disini baik, bukan orang lain yang membawa dokter-dokter dari luar, melainkan kami sendiri. Tunjangan kesejahteraan yang bagus juga salah satu membuat mereka betah,” kata dr Amsir.
Sementara itu dr Priyanto, Wakil Ketua IDI Barito Utara menambahkan, hasil rapat di IDI ada kesenjangan tunjangan tidak merata. Dokter umum ASN masih Rp5 juta TPP nya. Dari 2015 sampai sekarang tidak naik. Kalau dokter kontrak ada kenaikan sekarang menjadi Rp8 juta.
“TPP dokter yang ASN mesti diusulkan naik, agar mereka betah. Terutama yang bertugas di tempat terpencil. Alasan mereka sering minta pindah tugas ke kota, ya itu salah satu masalah TPP yang sama,” ujar dr Priyanto.
Diharapkan dari dokter umum yang ASN, usulan kenaikan TPP ini menjadi perhatian khusus. Apalagi jika berkaca dengan wilayah DAS Barito.
“Tunjangan kita di barito Utara ini terendah, kalah dengan kabuapten pemekaran,” kata dr Priyanto.
Senada itu anggota DPRD Barito Utara, Mustafa Joyo Muchtar meminta, usulan-usulan kenaikan tunjangan dari organisasi IDI, IBI dan juga PPNI segera disampaikan kepada dewan.
“Kami bantu perjuangkan terkait usulan kenaikan tunjangan dan juga fasilitas dokter, perawat dan juga bidan yang bertugas di daerah terpencil. Semoga nanti kami sudah mendapat jumlah keseluruhan dana. Akhir bulan kami ada pembahasan pra bersama team dari TAPD. Memang sudah seharusnya tunjangan para tenaga kesehatan ini dinaikkan,” tandas Mustafa Joyo Muchtar.(Melki)
