MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Fraksi PDI-P DPRD Barito Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Hanya saja, persetujuan tersebut disertai sejumlah penekanan agar pelaksanaan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, Suparjan Efendi, membacakan sikap partainya pada Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Kamis, 17 September 2026.
Ia mengatakan, setelah tahapan pembahasan dan persetujuan Raperda selesai, tanggung jawab berikutnya adalah memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setelah proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selesai, tentunya menjadi tanggung jawab bersama DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan aspirasi masyarakat,”tambah dia.
Menurut Fraksi PDI-P, APBD tak hanya dilihat dari sisi besaran anggaran, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat.
Fraksi PDI-P meminta program prioritas dalam perubahan APBD diarahkan pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi PDI-P menyangkut percepatan pengentasan kemiskinan.
Ia menilai intervensi pemerintah harus dilakukan secara lebih terarah, terutama terhadap wilayah yang masih menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Ia menekankan pembenahan mekanisme bantuan sosial agar penyalurannya semakin akurat dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berharap program pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada daerah-daerah kantong kemiskinan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat rentan. Mekanisme bantuan sosial juga perlu diperbaiki agar masyarakat yang membutuhkan tidak justru terlewat,”pungkas dia.
Selain pengentasan kemiskinan, Fraksi PDI-P mendorong pemkab memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat.(Hersan)
