JAKARTA, Tegaklurus.net - Ketua DPRD Barito Utara/Demokrat Mery Rukaini, ikut serta bersama rombongan Pemkab yang dipimpi oleh Bupati Shalahuddin, berkunjung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu, 13 Mei 2026. Kehadiran pucuk pimpinan legislatif memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam upaya bersama melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam hasil evaluasi serta langkah-langkah strategis pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem di lingkungan Pemkab Barito Utara. Keikutsertaan ketua DPRD bersama rombongan menunjukkan komitmen yang solid antara bupati dan DPRD dalam merespon arahan dari KPK. Kehadiran pimpinan dewan menjadi sinyal kuat pembenahan sistem, khususnya berkaitan dengan sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga menjadi prioritas bersama. Sebagaimana diketahui, dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Shalahuddin tersebut, Pemkab Barito Utara mengakui sejumlah kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dan fokus perbaikan meliputi sinkronisasi Pokir DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah, bansos, dan bantuan keuangan agar lebih akurat dan tepat sasaran. Rapat ini merupakan bagian dari program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK untuk memastikan seluruh lini administrasi di daerah berjalan sesuai regulasi. Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, beserta jajaran. "Atas nama Pemkab Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan," ujar dia. Ia menambahkan, keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan. Dengan dukungan penuh oleh ketua dan seluruh anggota DPRD, Pemkab Barito Utara optimis pembenahan di sektor-sektor krusial ini akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemkab.(Hersan) Ketua DPRD Barito Utara/Partai Demokrat Mery Rukaini, turut serta bersama Pemkab Barito Utara ke KPK RI, Rabu, 13 Mei 2026.(Foto/Dok)
JAKARTA, Tegaklurus.net – Ketua DPRD Barito Utara/Demokrat Mery Rukaini, ikut serta bersama rombongan Pemkab yang dipimpi oleh Bupati Shalahuddin, berkunjung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu, 13 Mei 2026.
Kehadiran pucuk pimpinan legislatif memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam upaya bersama melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam hasil evaluasi serta langkah-langkah strategis pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem di lingkungan Pemkab Barito Utara.
Keikutsertaan ketua DPRD bersama rombongan menunjukkan komitmen yang solid antara bupati dan DPRD dalam merespon arahan dari KPK.
Kehadiran pimpinan dewan menjadi sinyal kuat pembenahan sistem, khususnya berkaitan dengan sinkronisasi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga menjadi prioritas bersama.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Shalahuddin tersebut, Pemkab Barito Utara mengakui sejumlah kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dan fokus perbaikan meliputi sinkronisasi Pokir DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah, bansos, dan bantuan keuangan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Rapat ini merupakan bagian dari program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas KPK untuk memastikan seluruh lini administrasi di daerah berjalan sesuai regulasi.
Bupati Shalahuddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, beserta jajaran.
“Atas nama Pemkab Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan,” ujar dia.
Ia menambahkan, keterbukaan menjadi langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem secara berkelanjutan.
Dengan dukungan penuh oleh ketua dan seluruh anggota DPRD, Pemkab Barito Utara optimis pembenahan di sektor-sektor krusial ini akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemkab.(Hersan)
