Home / DPRD BARUT

Senin, 8 September 2025 - 22:44 WIB

Pemandangan Umum Fraksi PDIP Pertanyakan Layanan Publik dan Pengelolaan Aset

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Barito Utara Taufik Nugraha.(dok)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Barito Utara Taufik Nugraha.(dok)

MUARA TEWEH, Tegak Lurus. net – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Barito Utara, menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Muara Teweh, Senin, 8 September 2025.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Taufik Nugraha, menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD harus tak hanya berisi angka-angka realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga capaian program secara nyata, berikut kendala yang dihadapi pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban APBD, kata dia, jangan sekadar angka-angka, tapi harus menyertakan capaian riil program yang sudah maupun belum terlaksana, serta hambatan yang dihadapi pemerintah, karena ini menyangkut keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Baca Juga :  Jalan Rusak di Desa Luwe Hulu Diperbaiki Perusahaan Tanbang

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan penting.

Antara lain peningkatan mutu layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta fasilitas sosial dan umum.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pula Pemkab untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis teknologi informasi guna memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), menempatkan aparatur sipil negara sesuai kompetensi, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui program yang pro-rakyat.

“Pemerintah harus mengevaluasi setiap program di seluruh OPD agar benar-benar bermanfaat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Kami juga meminta agar izin usaha, baik pertambangan maupun perkebunan, jangan sampai menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat,” jelas dia.

Baca Juga :  DPRD Barito Utara Dorong Mediasi Sengketa Warga Paring dan Perusahaan di Paring Lahung

Fraksi PDI Perjuangan menekankan, soal inventarisasi aset daerah agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD, persiapan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta penyelesaian tindak lanjut temuan BPK agar Kabupaten Barito Utara bisa kembali meraih predikat WTP.

“Catatan-catatan ini kami sampaikan demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Barito Utara,” pungkas Taufik.(Hersan)

Share :

Baca Juga

DPRD BARUT

Parmana Setiawan Nyatakan Penyelenggaraan Haji 2026 Sukses, Namun Perlu Perbaikan

DPRD BARUT

Legislator Barito Utara Ini Minta MoU Program Jaga Desa Perkuat Peran BPD

DPRD BARUT

Legislator Naruk Saritani : Hasil monev pendidikan di Gunung Purei harus wujudkan program konkret

DPRD BARUT

Politikus Nasdem Edi Fran Aji Dorong Sinergi Tiga Pihak Perbarui Data Tenaga Kerja di Barito Utara

DPRD BARUT

Legislator Patih Herman Prihatin Lihat Kondisi Sekitar Pasar Pendopo

DPRD BARUT

Anggota Dewan Naruk Saritani Minta ASN Budayakan Mentalitas Melayani

DPRD BARUT

Anggota DPRD Gun Sriwitanto Dukung Percepatan Finalisasi Desain Tiga Jembatan Strategis

DPRD BARUT

Anggota Dewan Gun Sriwitanto Apresiasi Prestasi Penurunan Pengangguran, Bukti Sinergi Kuat