JAKARTA, Tegaklurus.net – Bupati Barito Utara Shalahuddin menegaskan, keseriusan pemkab membenahi tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia bukan hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga secara terbuka mengungkap sejumlah catatan evaluasi yang masih menjadi pekerjaan rumah di lingkungan Pemkab Barito Utara.
Ia menyampaikan apresiasi atas peran aktif KPK dalam melakukan pendampingan melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang dinilai membantu pemkab memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi.
“Kami berterima kasih atas pendampingan KPK yang terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan bersih,” kata dia.
Ia menjelaskan, pemkab telah menindaklanjuti arahan KPK dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menyiapkan data dukung, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ia memaparkan pula sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi, di antaranya berkaitan dengan Pokok Pikiran DPRD yang dinilai belum sepenuhnya sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, serta adanya kendala dalam proses penginputan dan verifikasi data.
Selain itu, pelaksanaan pengadaan langsung juga menjadi perhatian, terutama dalam hal pemahaman teknis pelaksana kegiatan, metode pemilihan penyedia, hingga administrasi pencatatan yang belum optimal.
Pada sektor e-purchasing, Pemkab Barito Utara juga masih menghadapi kendala dalam pemahaman sistem, ketepatan pemilihan produk dan penyedia, serta integrasi pencatatan transaksi.
Tak hanya itu, pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan turut menjadi fokus evaluasi, khususnya terkait pemahaman regulasi, proses verifikasi dan validasi, serta ketertiban administrasi pelaporan.
Menurut bupati, keterbukaan dalam menyampaikan kekurangan merupakan bagian penting dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik, terarah, dan berkelanjutan,”ucap dia.
Ia mengharapkan, melalui kegiatan tersebut, Pemkab Barito Utara dapat memperoleh masukan strategis dari KPK guna mempercepat perbaikan sistem pemerintahan.
“Kami berharap sinergi ini terus terjalin demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia.
Rakor tersebut turut dihadiri wabup Barito Utara, sekda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta jajaran KPK RI.(Abram)
