Home / Daerah

Rabu, 22 Juli 2026 - 14:35 WIB

Dua Anggota Polri Berpangkat Bripda di Barito Utara Dipecat karena Desersi

Polres Barito Utara,  Kalimantan Tengah, memecat atau bahasa resmi melaksanakan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)  dua  personel Polri berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) di Muara Teweh, Rabu, 22 Juli 2026.(Foto/Subsipenmas Sihumas Polres Barito Utara)

Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, memecat atau bahasa resmi melaksanakan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dua personel Polri berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) di Muara Teweh, Rabu, 22 Juli 2026.(Foto/Subsipenmas Sihumas Polres Barito Utara)

MUARA TEWEH, Tegaklurus. net – Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah memecat atau bahasa resmi melaksanakan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dua personel Polri berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) di Muara Teweh, Rabu, 22 Juli 2026.

Upacara dipimpin oleh Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Febriyanto dan diikuti oleh seluruh personel Polres Barito Utara.

Pelaksanaan upacara PTDH merupakan tindak lanjut dari keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin, kode etik profesi, dan menjaga marwah institusi. “Yang bersangkutan melakukan desersi, ” ucap Singgih Febiyanto melalui Kasubsi Penmas Humas Polres Barito Utara, Iptu Novendra WP, saat ditanya media ini.

Kapolres Barito Utara menegaskan bahwa keputusan PTDH merupakan langkah yang berat, namun harus dilaksanakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh personel yang bersangkutan.

Baca Juga :  Personel Damkarmat Barito Utara Evakuasi Ular Viper Hijau dari Gudang Milik Warga

Tindakan tersebut juga menjadi bukti Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.

“Jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita semua agar senantiasa bekerja dengan penuh tanggung jawab, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga nama baik institusi Polri di tengah kepercayaan masyarakat,” tegas Kapolres.

Dikutip dari Goggle, Desersi adalah tindakan seorang anggota militer atau kepolisian yang dengan sengaja meninggalkan tugas, jabatan, atau kesatuannya tanpa izin resmi.

Pelanggaran ini merupakan bentuk pembangkangan yang memiliki konsekuensi hukum serius bagi pelakunya.

Aspek Hukum dan aturan di Indonesia, desersi tidak sekadar dianggap sebagai pelanggaran disiplin biasa, melainkan tindak pidana murni.

Baca Juga :  Bupati Shalahuddin segera Penyegaran Struktur Dinas PUPR Barito Utara

Di lingkungan Kepolisian (Polri) mengacu pada PP Nomor 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Anggota yang meninggalkan tugas tanpa izin lebih dari 30 hari berturut-turut akan diproses melalui sidang komisi kode etik dan terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Bentuk-Bentuk Desersi secara umum dikategorikan menjadi beberapa bentuk, seperti :

1) Lari dari Tugas
Pergi dengan sengaja tanpa izin dengan maksud untuk menghindari kewajiban dinas.

2) Pembelotan
Perbuatan lari dari kesatuan dan memihak atau bergabung dengan musuh.

3) Mangkir Berkepanjangan Ketidakhadiran tanpa izin yang melebihi batas waktu maksimal yang ditentukan oleh instansi masing-masing (seperti lebih dari 30 hari).(Melki)

 

Share :

Baca Juga

Daerah

Ditpolairud Ingatkan Masyarakat Jaga Lingkungan Tetap Aman dan Nyaman

Daerah

Ditpolairud Polda Kalteng Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Palangkaraya

Daerah

Pondok Baca KP XVIII–2005, Upaya Nyata Ditpolairud Polda Kalteng Cerdaskan Generasi Muda

Daerah

Nelayan Teluk Siwak Sisihkan Pendapatannya, Bantu Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan

Daerah

Pemkab Mura Tingkatkan Kualitas SDM Lewat Kartu Hebat Mahasiswa

Daerah

Ciptakan Lingkungan Perairan Asri dan Sehat, Ditpolairud Bersihkan Sampah di Pantai Kempeng Pegatan

Daerah

Polisi RW Ujung Tombak Pererat Hubungan Mesra Ditpolairud dengan Masyarakat DAS Seruyan

Daerah

Lewat Pendekatan Humanis, Personel Ditpolairud Jaga Kamtibmas Pesisir Sungai Buntok