MUARA TEWEH, Tegak Lurus.net – Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Barito Utara, menegaskan, Perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi menjadi instrumen nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen administratif.
Juru bicara sekaligus Ketua F-AR Hasrat, mengemukakan hal tersebut saat rapat paripurna II DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Senin, 22 September 2025.
“Perubahan APBD harus bisa menjadi alat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya formalitas atau rutinitas tahunan,” ucap dia.
F-AR menyampaikan kritik, catatan, dan solusi konkret atas sejumlah persoalan yang mereka nilai masih menghambat efektivitas pelaksanaan anggaran.
Salah satu catatan soal keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran perubahan, jika tidak diantisipasi dengan baik akan menyebabkan banyak program tak berjalan optimal.
“Sisa waktu tahun anggaran sangat terbatas. Keterlambatan akan berdampak pada layanan publik dan masyarakatlah yang paling dirugikan,” sebut Hasrat.
F-AR menyoroti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, meminta agar setiap rupiah digunakan sebijak mungkin untuk program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mereka menolak program yang hanya bersifat seremonial atau tak relevan dengan kebutuhan publik.
Fraksi F-AR menekankan, konsistensi terhadap aturan hukum penting, serta tata kelola yang berlandaskan prinsip good governance agar pelaksanaan APBD tidak berujung pada penyimpangan atau masalah hukum.
F-AR meminta belanja daerah lebih berpihak pada rakyat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi
Salah satu fokus penting yang disampaikan adalah pengangguran yang masih tinggi di Barito Utara.
F-AR mendorong pemerintah untuk
1) Memperluas program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi,
2) Memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kreatif,
3) Mendorong investasi padat karya yang berpihak pada tenaga kerja lokal,
4) Mengoptimalkan program padat karya untuk infrastruktur.
“Pengangguran adalah masalah serius. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar wacana,” kata dia.
F-AR memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan PDAM yang dinilai masih bermasalah, terutama dari sisi kualitas, distribusi, dan frekuensi gangguan layanan. Fraksi ini meminta perbaikan menyeluruh dan peningkatan responsivitas terhadap keluhan masyarakat.
F-AR berpendapat kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) masih belum optimal dan bahkan cenderung menjadi beban keuangan daerah.
Fraksi AR memlndorong Perusda dikelola secara profesional dan diarahkan pada usaha produktif berbasis potensi daerah yang mampu memberi kontribusi pada PAD dan membuka lapangan kerja.
“Perusda seharusnya jadi motor ekonomi daerah, bukan tempat menumpuk beban,” pungkas dia.(Hersan)
