TEGAKLURUS.net, Muara Teweh – Pj Bupati Kabupaten Barito Utara Muhlis, didampingi Ketua DPRD Mery Rukaini dan Pj Sekda Jufriansyah, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) penguatan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Kegiatan berlangsung di Yogya Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi, diantaranya DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, terutama setelah dilantik.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.
“KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Setyo.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.
Bahkan Setyo menyinggung kasus terbaru di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menjadi bukti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Selain itu, KPK turut mengingatkan agar dana desa dikelola dengan transparan, meskipun nominalnya relatif kecil.
Menurut dia, penyalahgunaan dana desa tetap berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.
Setyo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Pj Bupati Barito Utara Muhlis, menegaskan Pemkab Barito Utara berkomitmen penuh menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting untuk kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” tegas Muhlis.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.(Dor Abram)
