TEGAKLURUS.net, Muara Teweh – Pemilu masih sekitar 120 hari dan pilkada setahun lagi digelar, tapi suhu politik sudah mulai dipanaskan oleh para aktor politik.
Salah satunya Willy Midel Yoseph, anggota Komisi VII DPR RI, elit politik Kalteng, pernah menjabat bupati Murung Raya dua periode, dan bertarung pada kontestasi pilkada Kalteng.
Willy berbicara tentang pemimpin, kekayaan alam Kalteng, listrik, dan gas, saat menggelar kunjungan kerja perseorangan ke Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Rabu 11 Oktober 2023.
Willy membuka narasi politiknya bahwa Kalteng dan Barito Utara membutuhkan pemimpin yang berani, visioner, dan mampu bekerja untuk rakyat.
Sampai saat ini, tegas Willy, pemimpin seperti itu belum ada. “Terbukti kekayaan alam yang ada di Kalteng dan Barito Utara belum bisa membuat rakyat sejahtera. Karena pemimpin tidak ada yang berani, visioner, dan mampu, ” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Banyak masalah krusial hatus dipecahkan di Barito Utara. “Dalam benak saya, pemimpin bisa mendirikan RS yang besar setingkat Doris atau Ulin. Pasien banyak yang meninggal di jalan. Ini masalah krusial. Juga membangun universitas dan bandara besar, ” sebut Willy.
Sebaliknya, dari hasil perjalanan ke 136 kecamatan di Kalteng selama 2019-2023, Willy menemukan kenyataan ;
(1) Belum muncul pemimpin yang paling pas untuk Kalteng dan Barito Utara,
(2) Anak-anak sulit melanjutkan sekolah ke luar daerah, karena ketiadaan biaya,
(3) Transportasi sulit.
“Memasuki tahun politik, saya perlu ingatkan kembali agar kita memilih pemimpin yang berani, visioner, dan mampu. Belum muncul pemimpin yang paling pas membangun Barito Utara. Kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul orang Barito tepat pada waktunya, ” ujar Willy.
Pada bagian lain, Willy berbicara soal bidang kelistrikan di Kalteng. Data awal 2023 memperlihatkan Kalteng menjadikan salah satu daerah tertinggal, karena masih tercatat 450 desa belum dialiri listrik dari PLN.
Pada tahun ini, sambung Willy, sebanyak 130 desa/kelurahan di Kalteng termasuk di Barito Utara mendapatkan sambungan listrik PLN. Kalteng membutuhkan total dana Rp2,1 triliun untuk sambungan listrik ke 450 desa.
“Total APBN Rp3.300 triliun. Problem di Kalteng karena tak ada jalan dan jembatan. Bagaimana bisa mengangkut tiang dan kabel listrik. Tahun 2022, kita undang gubernur, bupati, walikota. Kita sampaikan agar jalan dan jembatan tersedia di desa. Membangun jalan diikuti dengan tiang listrik, ” kata Willy.
Menurut Willy, tugas anggota Komisi VII DPR Dapil Kalteng, membantu masyarakat yang tak berlistrik. Selama 2019-2023, ada alokasi 80 ribu sambungan rumah tangga baru.
Willy membeberkan bahwa di Kalteng justru terjadi over suplai dari pembangkit listrik. Tenaga listirk tak terpakai 45 persen. Listrik terpakai terbanyak untuk rumah tangga. Padahal di daerah maju listrik terpakai untuk kegiatan produksi.
“Kita belum untuk ekonomi dan industri. Kita harus mendorong pemerintah dan masyarakat agar listrik digunakan secara ekonomis. Kita dorong perusahaan gunakan PLN, ” tambah dia.
Willy juga menyatakan bahwa bulan lalu dia hadir untuk membahas tentang LPG 3 kg di Barito Utara, karena berkaitan dengan subsidi Rp500 triliun, terbesar subsidi minyak dan gas. Diduga terjadi kebocoran penyakutan LPG 3 kg di Barito Utara.
“Sempat ada polemik dengan salah satu pejabat lokal. Saya tak mau berkepanjangan. Prinsip saya, kita kerja secara nyata. Kalau tangan kanan lakukan sesuatu, tangan kiri tidak perlu tahu, ” sentil Willy.(mel)
