Home / DPRD BARUT

Senin, 22 September 2025 - 21:26 WIB

F-KIR Sorot Penurunan Dana Transfer dan Kenaikan Belanja Daerah Perubahan APBD 2025

Juru bicara Fraksi KIR DPRD Barito Utara, Sri Neni Trianawati, menyerahkan pemandangan umum fraksi kepada pimpinan DPRD, Senin, 22 September 2025.(hersan/tegak lurus.net)

Juru bicara Fraksi KIR DPRD Barito Utara, Sri Neni Trianawati, menyerahkan pemandangan umum fraksi kepada pimpinan DPRD, Senin, 22 September 2025.(hersan/tegak lurus.net)

MUARA TEWEH, Tegak Lurus. net – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) melalui juru bicara, Sri Neni Trianawati, mempertanyakan penurunan dana transfer dan kenaikan, belanja daerah, pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Barito Utara 2025, Senin, 22 September 2025.

F-KIR menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap isi Raperda yang disampaikan oleh pj. bupati Barito Utara pada paripurna sebelumnya.

Kendati begitu, F-KIR menyatakan siap membahas lebih lanjut Raperda tersebut dalam forum rapat gabungan DPRD bersama pihak eksekutif.

“Setelah mencermati pidato pengantar pj. bupati Barito Utara, fraksi kami mencatat adanya beberapa perubahan signifikan dalam struktur anggaran yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut sebelum dilakukan pembahasan teknis,” sebut dia.

Baca Juga :  Legislator Nety Herawati Puji Upaya Disdik Petakan Problematika Pendidikan

F-KIR meminta penjelasan soal penurunan dana transfer pemerintah pusat yang sebelumnya sebesar Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp85 miliar.

F-KIR meminta penjelasan rinci mengenai penyebab penurunan tersebut dan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan program kegiatan yang sudah direncanakan.

Di samping itu F-KIR mencatat pula kenaikan signifikan pada belanja daerah, dari semula Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun, atau meningkat sekitar 11,03 persen.

F-KIR mempertanyakan alokasi belanja tambahan tersebut, apakah diarahkan pada sektor-sektor strategis dan prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga :  Anggota DPRD Harapkan PPPK Jadi Birokrat Profesional

Paling mencolok peningkatan defisit anggaran atau selisih kurang antara pendapatan dan belanja. Dari semula Rp99,8 miliar pada APBD murni, kini melonjak menjadi Rp485,2 miliar dalam Raperda Perubahan, atau meningkat lebih dari Rp385 miliar.

F-KIR meminta penjelasan tentang sumber pembiayaan defisit tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal daerah.

“Berdasarkan catatan-catatan tersebut, Fraksi KIR DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan siap untuk membahas Raperda Perubahan APBD 2025 ini dalam rapat gabungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Sri Neni.

Rapat paripurna dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh oenjabat bupati, anggota legislatif, serta Forkopimda Barito Utara.(Hersan)

 

Share :

Baca Juga

DPRD BARUT

Anggota DPRD Barito Utara Patih Herman Donasikan Bantuan Bagi Korban Kebakaran di Muara Teweh

DPRD BARUT

Fraksi Karya Indonesia Raya Soroti Soal Wisata, Pendapatan Daerah, dan Manajemen RSUD

DPRD BARUT

Anggota Dewan Gun Sriwitanto Apresiasi Prestasi Penurunan Pengangguran, Bukti Sinergi Kuat

DPRD BARUT

Sikapi Digitalisasi, Legislator Naruk Saritani Motivasi Anak Muda Tingkatkan Kreativitas

DPRD BARUT

Fraksi PDI-P Usul WPR Barito Utara Masuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

DPRD BARUT

Legislator Edi Fran Aji Minta Pemerintah segera Turun Tangan Atasi Masalah BBM

DPRD BARUT

DPRD Barito Utara Dorong Sinergi Penanganan Karhutla dan Perlindungan Warga

DPRD BARUT

Waket II DPRD Henny Harapkan HKN Jadi Momen Ciptakan Generasi Indonesia Emas 2045