Home / DPRD BARUT

Senin, 8 September 2025 - 22:44 WIB

Pemandangan Umum Fraksi PDIP Pertanyakan Layanan Publik dan Pengelolaan Aset

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Barito Utara Taufik Nugraha.(dok)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Barito Utara Taufik Nugraha.(dok)

MUARA TEWEH, Tegak Lurus. net – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Barito Utara, menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Muara Teweh, Senin, 8 September 2025.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Taufik Nugraha, menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD harus tak hanya berisi angka-angka realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga capaian program secara nyata, berikut kendala yang dihadapi pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban APBD, kata dia, jangan sekadar angka-angka, tapi harus menyertakan capaian riil program yang sudah maupun belum terlaksana, serta hambatan yang dihadapi pemerintah, karena ini menyangkut keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Baca Juga :  KRYD Ditpolairud Polda Kalteng Cek Kapal Nelayan Cegah Destructive Fishing di DAS Barito

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan penting.

Antara lain peningkatan mutu layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta fasilitas sosial dan umum.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pula Pemkab untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis teknologi informasi guna memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), menempatkan aparatur sipil negara sesuai kompetensi, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui program yang pro-rakyat.

“Pemerintah harus mengevaluasi setiap program di seluruh OPD agar benar-benar bermanfaat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Kami juga meminta agar izin usaha, baik pertambangan maupun perkebunan, jangan sampai menimbulkan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat,” jelas dia.

Baca Juga :  Anggota Dewan Patih Herman Minta Peluncuran I-Mobil Pelayanan Perizinan Permudah Masyarakat

Fraksi PDI Perjuangan menekankan, soal inventarisasi aset daerah agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD, persiapan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta penyelesaian tindak lanjut temuan BPK agar Kabupaten Barito Utara bisa kembali meraih predikat WTP.

“Catatan-catatan ini kami sampaikan demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Barito Utara,” pungkas Taufik.(Hersan)

Share :

Baca Juga

DPRD BARUT

Anggota Dewan Naruk Saritani Nilai Restocking Benih Ikan Langkah Strategis Pelihara Ekosistem Perairan Barito Utara

DPRD BARUT

Anggota Komisi III DPRD Bangga Terhadap Penampilan Peserta Hifzil Quran MTQH

DPRD BARUT

DPRD Barito Utara Gelar Paripurna Perubahan APBD 2025

DPRD BARUT

Legislator Rosi Wahyuni Ajak Warga Taati Operasi Patuh Telabang 2025

DPRD BARUT

Ketua Komisi I DPRD Bangga, Hildayanti Wakili Kalteng di GBN

DPRD BARUT

Fraksi Demokrat Cermati Penurunan Opini BPK dari WTP Jadi WDP

DPRD BARUT

Nurul Anwar Sependapat dengan Keputusan Pemkab Batalkan Festival Barito Utara di Akhir Tahun

DPRD BARUT

Legislator Barito Utara Tajeri Dorong Pemkab Perkuat UMKM Berkelanjutan