MUARA TEWEH, Tegaklurus. net – Bupati Barito Utara Shalahuddin, meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program pembangunan dengan memperkuat koordinasi, menyelesaikan kendala di lapangan, dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target.
Ia mengarahkan hal tersebut sewaktu memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2026 di Balai Antang, Muara Teweh, Selasa, 1 September 2026.
Rakor juga dihadiri Wabup Felix SY. Tingan, Sekda Muhlis, staf ahli bupati, asisten sekda, dan para kepala organisasi perangkat daerah.
Ia mengatakan, pengendalian pembangunan tak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Sebab, lebih penting memastikan anggaran yang telah dialokasikan segera diwujudkan melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan harus segera diwujudkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah dia.
Ia menyebutkan, percepatan pembangunan membutuhkan keselarasan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi.
Guna merealisasikan keselarasan pembangunan, seluruh perangkat daerah diminta menjalankan tugas secara terpadu dan tidak bekerja secara parsial.
Ia mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap setiap persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan. Kendala administrasi maupun teknis harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
“Jika terdapat persoalan dalam pelaksanaan kegiatan, segera komunikasikan. Jika terdapat kendala administrasi, segera selesaikan. Jika terdapat persoalan teknis, segera carikan solusi. Dan jika terdapat kegiatan yang berpotensi terlambat, segera lakukan langkah percepatan,” terang dia.
Ia kembali menyerukan semangat GASPOLL 11 12 sebagai gerakan bersama untuk mendorong percepatan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.
GASPOLL 11 12 tak boleh dipandang sebatas slogan atau program, tetapi harus diterapkan dalam pola kerja seluruh jajaran pemerintah daerah secara cepat, terukur, terkoordinasi dan bertanggung jawab.
Ia meminta agar percepatan realisasi anggaran tak dilakukan secara serampangan. Setiap pelaksanaan kegiatan tetap harus memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan, tertib administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengharapian, Rakor Pengendalian Pembangunan memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan memastikan target pembangunan tahun 2026 terealisasi secara optimal.
“Masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu, mari kita kawal setiap program pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan pastikan target-target pembangunan dapat tercapai,”tutup mantan kadis PUPR Kalteng ini.(Abram)
