MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Bupati Barito Utara Shalahuddin memimpin rapat bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemkab Barito Utara di Muara Teweh, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menyoroti, pentingnya penyerapan anggaran, kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Muhlis, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bahrum P. Girsang, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yaser Arapat.
Bupati menegaskan, ketiga indikator tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tak hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan, tetapi juga dari kemampuan merealisasikan anggaran secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai aturan.
“Penyerapan anggaran, opini pengelolaan keuangan, serta MCSP merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah. Ini berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat,” sebut dia.
Ia pun menyampaikan sejumlah agenda strategis ke depan, termasuk rencana keikutsertaannya dalam kegiatan ESQ bersama Rigi Manjar di Jakarta.
Ia meminta OPD yang ikut agar memanfaatkan momentum tersebut dengan menjadwalkan pertemuan bersama kementerian terkait guna membahas program-program prioritas daerah.
Salah satu fokus pembahasan adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II yang direncanakan melalui skema konsorsium.
Bupati meminta Pemkab Murung Raya, termasuk bupati dan wabup beserta perangkat daerah terkait, dapat dilibatkan dan diundang dalam pertemuan bersama di Jakarta.
Ia memaparkan, usia teknis Jembatan Hasan Basri I diperkirakan tersisa sekitar 9-11 tahun, sehingga persiapan pembangunan jembatan pengganti harus dilakukan sejak sekarang.
Ia menyebut, perencanaan Jembatan Hasan Basri II mengutamakan fungsi, kekuatan struktur, serta tidak mengganggu operasional jembatan yang sudah ada.
“Tak perlu desain yang mewah. Yang utama adalah fungsi dan daya dukungnya, termasuk bentang tengah sekitar 150 hingga 200 meter dengan clearance yang memadai untuk aktivitas angkutan,”lanjut dia.
Berkaitan dengan pendanaan, ia menyatakan pembangunan Jembatan Hasan Basri II takkan dibebankan pada APBD Barito Utara.
Pemkab berperan pada aspek teknis, perencanaan, dan supervisi, sementara pembiayaan dilakukan melalui skema konsorsium sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, ia mendorong percepatan pembangunan Bendungan Joloi yang telah memiliki studi kelayakan dan detail engineering design serta masuk dalam Proyek Strategis Nasional.
Bendungan tersebut dinilai sangat penting untuk pengendalian banjir yang kerap melanda Barito Utara hingga beberapa kali dalam setahun.
“Kita harus proaktif mendorong pembangunan Bendungan Joloi ke kementerian terkait, dengan Barito Utara sebagai penggerak bersama Murung Raya dan daerah sekitar,”kata dia lagi.
Saat menutup rapat, ia meminta seluruh OPD menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan secara sungguh-sungguh, terencana, dan terukur, demi mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Barito Utara.(Abram)
