MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Menyikapi tragedi yang menimpa seorang pelajar di Nusa Tenggara Timur (NTT), akibat tekanan ekonomi tak mampu membeli perlengkapan sekolah, Fraksi PDI-P DPRD Barito Utara mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh satuan pendidikan di wilayah ini.
Ketua Fraksi PDI-P Barito Utara Taufik Nugraha menegaskan, sekolah harus menghentikan segala bentuk pungutan di luar ketentuan yang memberatkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk keprihatinan dan refleksi atas kejadian memilukan bagi dunia pendidikan.
“Pendidikan adalah hak dasar. Sekolah harus menjadi tempat yang memberi harapan, bukan justru menciptakan tekanan psikologis karena beban biaya,”ujar politikus terpilih di Dapil Barito Utara-1 ini.
Ia melanjurkan, kewajiban negara dan pemkab menjamin hak tersebut. Sebab itu, sekolah diminta untuk mematuhi aturan yang berlaku dan mengedepankan keadilan sosial dalam setiap kebijakan pembiayaan pendidikan.
Ia menilai, solusi bagi kebutuhan sekolah yang belum tercover anggaran, harus dicari tanpa membebani siswa.
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat atau pemanfaatan program bantuan yang tersedia disebut sebagai alternif yang lebih tepat.
“Kami mendorong Dinas Pendidikan Barito Utara untuk memperketat pengawasan dan memastikan seluruh kebijakan di sekolah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, terutama yang kurang mampu,”pungkas dia.
Melalui imbauan ini diharapkan dapat mencegah praktik pungutan tak sah, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif serta empatik di Kabupaten Barito Utara.(Hersan)
