MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Forum pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Barito Utara,meminta badan usaha patuh mendaftarkan dan membayarkan iuran seluruh pekerja beserta anggota keluarganya sebagai amanat Undang-Undang.
“Menjalankan amanat tersebut, harus didukung sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terkait khususnya dalam pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara Guntur Triyono di Muara Teweh, Jumat, 13 Juni 2025.
Kolaborasi bersama pihak Kejaksaan, BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) maupun dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) harus terus dilakukan.
“Melalui forum ini juga kita akan evaluasi hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya,” kata Guntut saat membuka Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan JKN Kabupaten Barito Utara.
Guna memastikan badan usaha dapat terdaftar dalam Program JKN, badan usaha yang telah terdaftar datanya di Disnakertrans maupun yang sedang mengurus perizinan di DPMPTSP juga harus dipastikan telah memenuhi kewajibannya dalam Program JKN.
“Sinkronisasi data juga harus dilakukan ketika kepengurusan badan usaha di Disnakertrans atau DPMPTSP, dapat terbaca dan diketahui oleh BPJS Kesehatan, sehingga kepatuhan dalam hal pendaftaran dapat terpenuhi sejak awal,”sebut dia.
Berkaitan dengan kewajiban pembayaran iuran JKN bagi badan Usaha, ia mengharapkan pemberi kerja atau badan usaha di wilayah Barito Utara telah memahami kewajibannya untuk membayar iuran sehingga seluruh pekerja maupun anggota keluarganya dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala.
Guna memastikan hal tersebut, Ia menyarankan optimalisasi pemberian sanksi, khusus berkenaan dengan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8/2013.
“Untuk setiap badan usaha yang telah mendapat sanksi administratif, dari teguran hingga denda maupun pengenaan sanksi administratif lainnya, menjadi perhatian bawah ada kewenangan yang harus dijalankan dan menjadi atensi kita semua sehingga badan usaha dapat patuh memenuhi kebutuhan jaminan kesehatan pekerjanya,”jelas Guntur Triyono.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh Achmad Zainuddin, dalam paparan mengatakan, saat ini untuk badan usaha yang masih belum terdaftar sebagian besar berada badan usaha skala kecil dan mikro.
Pihaknya telah bersinergi dengan Disnakertrans dan DPMPTSP untuk melihat data potensi badan usaha yang belum teregistrasi agar dapat dilakukan kunjungan langsung dalam rangka memberikan pemahaman manfaat JKN bagi badan usaha dan pekerjanya.
“Dalam upaya menegakkan kepatuhan dalam pendaftaran badan usaha, melalui dinas terkait sudah kita peroleh datanya dan telah dilakukan kunjungan lapangan. Namun, beberapa kendala yang ditemukan diantaranya alamat tidak sesuai atau badan usaha sudah pindah,”sebut Achmad.(Abram)
