MUARA TEWEH, Tegak Lurus.net – Anggota DPRD Barito Utara/NasDem) Edi Fran Aji menyarankan, pemdes kebih memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa (DD).
Ia sangat mendukung pelaksanaan MoU Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang ditandatangani antara Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Utara dan DPC ABPEDNAS Barito Utara, bertujuan memperkuat pengelolaan dana desa.
“Kerja sama program Jaga Desa merupakan langkah strategis bagi seluruh desa di Barito Utara agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” kata dia di Muara Teweh, Jumat, 21 November 2025.
Program jaga desa, sambung dia, sangat tepat dijalankan. Pendampingan hukum dari Kejaksaan memberikan rasa aman dan kepastian bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa.
“Dengan adanya edukasi dan pengawasan preventif, kita berharap tidak ada lagi kasus penyalahgunaan anggaran karena ketidaktahuan”ucap dia.
Keberadaan Kejaksaan sebagai mitra desa bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengarahkan dan memberikan pemahaman hukum yang benar. Hal itu sejalan dengan penegasan Kajari bahwa Jaga Desa mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan penindakan.
“Sudah saatnya desa memiliki pendampingan profesional agar setiap rupiah dana desa benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci membangun desa yang kuat dan berintegritas,”kata dia.
Ia menilai, kerja sama ini selaras dengan upaya pemkab memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung pencapaian SDGs terkait pembangunan hukum dan kelembagaan.
Ia mengharapkan, implementasi MoU ini berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh desa se-Barito Utara, sehingga kapasitas aparatur desa semakin meningkat dan potensi persoalan birokrasi maupun keuangan dapat diminimalisir.
Penandatanganan MoU Jaga Desa menjadi momentum baik bagi percepatan pembangunan berbasis pencegahan hukum, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta pembinaan desa menuju tata kelola yang profesional dan transparan.(Hersan)
