MUARA TEWEH, Tegaklurus.net – Berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang tertinggal hingga insentif bagi tokoh masyarakat, mencuat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Montallat, Jumat, 6 Februari 2026.
Forum tersebut menjadi tahapan krusial untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
Para anggota DPRD Kabupaten Barito Utara yang hadir secara aktif menyampaikan dan mengawal sejumlah aspirasi krusial yang telah dikumpulkan selama reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran tahun depan.
Anggota DPRD/PKB Suhendra, menyoroti kondisi infrastruktur transportasi dan penanganan bencana.
Ia mengajukan prioritas penyelesaian jalan menuju feri penyeberangan Montallat II, pembangunan turap di Pasar Lama, serta penanganan longsor di sekitar SDN 2 Tumpung Laung II.
Rujana Anggraini/Partai Demokrat memberi perhatian pada ketimpangan layanan kesehatan.
“Masih ada daerah seperti Desa Pepas yang belum memiliki fasilitas kesehatan sama sekali, dan Desa Malegoi di Kelurahan Montallat I membutuhkan pembangunan puskesmas pembantu (pustu) baru,”ujar dia.
Ia melanjutkan, mengingat kerentanan daerah tersebut terhadap banjir, pembangunan seharusnya mengadopsi konsep bangunan panggung.
Di bidang energi, ia mengatakan telah melakukan koordinasi dengan PLN Banjarbaru terkait keluhan masyarakat Desa Sikan perihal jaringan listrik.
Namun, pihak PLN menyatakan masih terkendala akses jalan untuk mobilisasi peralatan.
Anggota DPRD/PDI-P Naruk Saritani, mendorong pemberian insentif bagi para tokoh dan pelayan masyarakat seperti damang, mantir adat, penghulu, marbot, hingga ketua RT/RW dan guru sekolah minggu.
“Insentif ini bentuk penghargaan atas peran mereka menjaga harmoni dan membantu pemerintah,” terang dia.
Musrenbang tingkat kecamatan dapat menjadi jembatan efektif antara kebutuhan riil di lapangan dengan perencanaan anggaran daerah.
Semua usulan yang tercatat akan dibawa ke forum musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi untuk diperjuangkan masuk ke dalam RKPD 2027, sebagai wujud komitmen DPRD mengawal aspirasi konstituen.(Hersan)
